ANTINOMI PENERAPAN ASAS LEGALITAS

ANTINOMI PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM E. Nurhaini Butarbutar Abstract The applying oftheprincip...

0 downloads 41 Views 1MB Size
ANTINOMI PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM E. Nurhaini Butarbutar Abstract

The applying oftheprinciple oflegalityoften generate antinomywith principle ofjudge according to law,

principle ofrechtweigering and principle of freedom ofjudge. But, as the principle, they are each other equiping in applying ofhim. In applying ofprinciple oflegality, judge remain to pay attention rule oflaw, while the principle ofjudge according to law, run by in view oflaw made to protect importance ofhuman

being, while importance ofthat human being always expandhence lawalso have to expandso thatalways can protectimportance ofhuman being. With freedom ofjudge, hencejudge earn always equip or interpret oflawso that thedecision of felt fair (Einzalfallgerechtigkeit) anduseful.

Keywords: Antinomy, the applying, the principle oflegality, law finding process. A.

Pendahuluan

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa tidak seorangpun dapat

dihadapkan di depan pengadilan selain yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 6 ayat (1)

peradilan pidana, hakim dilarang untukmengadili suatu perbuatan yang belum diatur dalam per undang-undangan. Di sisi lain Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman,menentukan agar pengadilan mengadili menurut hukum. Antara asas legalitas dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan

UU Kekuasaan Kehakiman ini mengandung asas

Kehakiman yang mengandung asas mengadili

legalitas, yang menginginkan bahwa setiap orang yang dihadapkan ke pengadilan harustah orang yang dianggaptelah melanggar Undang-Undang, dalam

menurut hukum terdapat pertentangan atau antinomi karena pengertianmenurut hukum dalam

art! jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarangoleh Undang-Undang. Pada umumnya asas legalitas ini, lebih dikenal dalam proses perkara pidana, karena ketentuan

tersebutjelas diatur dalam Pasal1 ayat(1) KUHP dikenal dengan asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, yaitu asas yang mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ataskekuatan aturan pidana dalam

perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Adanya asas legalitas tersebut, maka terdapattigahal penting yang harus

diperhatikan dalam penerapan hukum pidana (Prodjodikoro, 1986 : 39), yaitu, adanya sanksi pidana {straft sanctie) yang disebut dalam KUHP hanya dapatdikenakan pada pelaku pidana yang telah ditentukan sebelumnya dalam Undang-

Undang, hukum pidana tersebuttidak boleh beriaku surutdandalam penerapannyadilarang melakukan analogi.

Pasal4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman lebih luasdari pengertian menurut undang-undang. Pengertian "menuruthukum"lebih membuka peluang bagihakimuntukmelaksanakankebebasannya untuk menemukan hukum melalui analogi dan atau interpretasi, dengan mengingat bahwa undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia, sebaliknya

pengertian "menurut undang-undang", lebih membatasi kebebasan hakim dalam mengadili.

Menurut asas mengadili menurut hukum ini, hakim dalam mengadilisuatu perkaraharus sesuai hukum yang beriaku, baik hukum tertulis maupun tidaktertulis,sedangkan asas legalitasmengharuskan hakim mengadili sesuai Undang-Undang, dan dilarang mengadili peristiwa yangtidakataubelum diaturdalam Undang-Undang.

Asas legalitas jugabertentangandengan asas rechtweigering yang terkandung dalam Pasal 10 ayat(1)UU Kekuasaan Kehakiman yaitu asas yang melarang hakim untuk menolak memeriksa,

Kemudian Pasal 1 KUHAP menentukan bahwa

mengadili dan memutuskan suatu perkara yang

hukum acara pidana hanyadijalankan berdasarkan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, terutama yangmenyangkut hakasasimanusia, yaitu

diajukan kepadanyadengan dalih hukumnyatidak

penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan. Hal ini berarti, bahwa dalam sistem

salah satu prinsip penting dalam suatu negara

Yustisia Edisi 82 Januari-April 2011

Anatomi Penerapan Asas Legalitas Dalam...

ada atau tidak jelas. Disamping itu, bertentangan

dengan asas kebebasan hakim yang merupakan hukum.

67