Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERSAINGAN PERDAGANGAN JASA DI BIDANG KONSTRUKSI DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Farida Nur Hidayah1, Kholis Roisah 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
[email protected] ABSTRAK Persaingan perdagangan jasa konstruksi yang kompetitif antar negara di ASEAN adanya dampak MEA memicu adanya kesenjangan di bawah penguasaan pasar jasa konstruksi oleh negara anggota ASEAN yang mempunyai kualitas yang lebih baik daripada negara anggota lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN, dan perbandingan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif - analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah kebijakan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dilakukan dengan meningkatkan sumber daya konstruksi nasional yang mempunyai daya saing berkualitas dalam perdagangan jasa konstruksi di era MEA melalui undang - undang yang berkaitan dengan jasa konstruksi, perdagangan, kepemilikan penanaman modal, keinsinyuran.Pembatasan kepemilikan modal dari pemerintah Indonesia mendorong minat investor yang rendah untuk berinvestasi di Indonesia, dengan hambatan kualitas SDM Indonesia yang belum mampu bersaing dengan negara yang memiliki daya saing SDM yang baik. Perbandingan daya saing kemudahan berbisnis di bidang jasa konstruksi antara Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya saat ini Indonesia berada di peringkat Ke 7 dari 10 negara ASEAN. Perbandingan investasi dan tenaga kerja masih dikuasai oleh Singapura. Dampak kebijakan pemerintah Indonesia dalam persaingan perdagangan jasa di sektor konstruksi di era MEA adalah lebih banyak dampak negatif terhadap perdagangan di sektor jasa konstruksi walaupun era MEA telah berlangsung selama setahun. Pemerintah Indonesia diharapkan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap jasa konstruksi nasional agar menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu.
Kata Kunci: Dampak; Jasa Konstruksi; Kebijakan Persaingan Perdagangan; MEA
1 2
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Penulis Kedua, Penulis Koresponden
45
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
A. PENDAHULUAN
Bidang konstruksi berperan membangun struktur dan
1. Latar Belakang
infrastruktur di suatu
negara.
Infrastruktur yang memadai dapat membantu
Dewasa ini arah globalisasi ekonomi yang
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di
semakin meningkat mendorong Indonesia berperan
Indonesia.4 Pemerintah Indonesia telah mendukung
aktif di tingkat internasional untuk bekerja sama
adanya perdagangan jasa ini dimulai dari Indonesia
dengan berbagai negara. Kerja sama ekonomi
meratifikasi berdirinya World Trade Organization
antar negara dilakukan sebagai salah satu bentuk
(WTO) dan menjadi salah satu negara dari 153
upaya
bangsa
negara yang telah terdaftar sebagai anggota WTO
Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang –
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994
Undang Dasar 1945. Masyarakat Ekonomi ASEAN
Tentang Pengesahan Agreement Establishing The
adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yaitu
World Trade Organization, kemudian melalui
adanya sistem perdagangan bebas antara negara-
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995
negara ASEAN. Definisi integrasi ekonomi ASEAN
Tentang
secara
Agreement on Services, Undang-Undang Nomor 18
memajukan
umum
penghapusan
kesejahteraan
adalah
pencabutan
hambatan-hambatan
atau
ekonomi
Pengesahan
ASEAN
Framework
tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,
Undang-
(economic frontier) antara perekonomian negara-
Undang
negara ASEAN. Secara operasional, integrasi
Penanaman Modal, Undnag – Undang Nomor 7
ekonomi ASEAN dapat didefenisikan sebagai
Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
pencabutan diskriminasi dan penyatuan politik (kebijakan)
seperti
norma,
peraturan,
meningkatkan
efisiensi
produksi
era MEA, tetapi juga untuk mengurangi hambatan – hambatan yang menjadi kendala bagi pemerintah
produksi,
dan pelaku usaha Indonesia maupun pelaku usaha
serta
asing
meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.3
dalam
liberalisasi
perdagangan
yang
berlangsung saat ini. Pengaruh dari kebijakan itulah 4Buku
3
Integrasi Ekonomi ASEAN 2015, https://www.academia.edu/9503310/ (diakses tanggal 25 Juli 2015)
2007 tentang
proses perdagangan barang maupun jasa dalam
dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan meningkatkan
Tahun
macam kebijakan bertujuan untuk mempermudah
untuk meningkatkan volume perdagangan barang kerja,
25
Pemerintah Indonesia membuat berbagai
serta
prosedur. Tujuan integrasi ekonomi ASEAN adalah
tenaga
Nomor
46
Pedoman Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Direktorat Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015, Kesiapan Sektor Jasa Konstruksi Nasional Menghadapi Masyarkat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Jakarta, hal 12 S
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
akan berdampak pada persaingan jasa konstruksi
Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya
dalam masyarakat ekonomi ASEAN yang sedang
dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.
berlangsung saat ini. Dampak positif maupun
3. Metode Penelitian
negatif yang timbul dari berbagai kebijakan yang telah
diambil
pemerintah
Indonesia
Metode
akan
pendekatan
yang
digunakan
menentukan arah kebijakan selanjutnya dari
penulis dalam penulisan tesis ini adalah metode
pemerintah
menghadapi
pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini tidak
tantangan pasar di kawasan ASEAN dalam rangka
hanya melihat setiap kebijakan yang telah dibuat
menciptakan perdagangan yang efisien dan
oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk peraturan
persaingan yang sehat. Beranjak dari adanya
tertulis yang harus dilaksanakan tetapi juga
dampak kebijakan pemerintah Indonesia yang
mengkaji
diambil terhadap persaingan perdagangan jasa di
masyarakat. Spesifikasi penelitian dalam penulisan
bidang konstruksi dalam rangka MEA, maka
hukum ini adalah dekriptif-analitis, yang akan
penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
menganalisa kebijakan yang dikeluarkan oleh
Pertama : Bagaimana analisis dampak kebijakan
pemerintah
pemerintah
persaingan
perdagangan jasa dalam era MEA baik berupa
perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam
peraturan maupun perjanjian kerjasama yang
rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN ?. Kedua :
berkaitan dengan perdagangan jasa.
Indonesia
Indonesia
dalam
terhadap
Bagaimana perbandingan persaingan perdagangan
Jenis
jasa di bidang konstruksi antara Indonesia dengan
dari
pemerintah
penelitian
Indonesia
ini
adalah
hasil
dampak
kebijakan
terhadap
Perdagangan
yang
persaingan
digunakan
dalam
wawancara
terhadap
informan.
Indonesia,
pihak
Rakyat, pihak ASEAN Secretariat Office ASEAN
persaingan
Jakarta, pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), pihak Asosiasi Kontraktor Indonesia
rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan untuk perbandingan
Republik
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam mengetahui
data
terhadap
bagi
Wawancara dilakukan dengan pihak Kementerian
2. Tujuan Penelitian
analisis
Indonesia
akibatnya
sekunder. Data primer yang digunakan diperoleh
Masyarakat Ekonomi ASEAN ?.
mendeskripsikan
serta
penelitian ini adalah data primer dan data
negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka
Tujuan
pengaruh
(AKI). Sumber data sekunder berasal dari beberapa
persaingan
bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini,
perdagangan jasa di bidang konstruksi antara 47
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
yang meliputi, bahan hukum primer yang mencakup ketentuan
perundang-undangan,
perjanjian
1. Analisis kebijakan pemerintah Indonesia
internasional, dan kebiasaan internasional. Dalam
terhadap persaingan perdagangan jasa di
peneliti ini bahan hukum primer yang digunakan
bidang konstruksi dalam rangka Masyarakat
peneliti meliputi Undang-Undang Nomor 18 tahun
Ekonomi ASEAN
1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap
Modal, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014
persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi
Tentang Perdagangan, Undang – Undang Nomor
dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN
11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran, Peraturan
a) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999
Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar
Tentang Jasa Konstruksi
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Undang-undang tentang Jasa Konstruksi
Penanam Modal, Peraturan Menteri Pekerjaan
mengatur jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa
Umum Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian
konstruksi, pengikatan kontrak, tanggungjawab
Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa
penyedia dan pengguna jasa, penataan partisipasi
Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
masyarakat jasa konstruksi, kegagalan bangunan,
Nomor : 09/PRT/M/2013 Tentang Persyaratan
peran masyarakat jasa konstruksi, pembinaan,
Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan
penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana.
Tenaga Terampil Bidang Jsa Konstruksi, GATS,
Secara kontekstual akibat perubahan yang terjadi
AFAS. Bahan hukum sekunder mencakup dasar-
di tingkat masyarakat dan iklim usaha, beberapa
dasar teoretik atau doktrin yang relevan. Bahan
ketentuan di dalam undang-undang tentang jasa
hukum tertier adalah bahan yang berasal dari
konstruksi memperhatikan perkembangan usaha
kamus atau ensiklopedi, artikel, jurnal,
koran.
jasa konstuksi di tingkat global. Salah satunya
Metode analisis data yang digunakan adalah
terkait dengan aspek pembagian bidang usaha,
analisis yang bersifat kualitatif. Sesuai
dengan
dimana undang-undang tentang jasa konstruksi
jenis
peneliti
membagi bidang usaha ke dalam Arsitek, Sipil,
penelitian
di
atas,
maka
menggunakan model interaktif dari Miles dan
Mekanikal,
Huberman
(ASMET). Pada tingkat global sesuai dengan
untuk
menganalisis
data
hasil
Elektrikal,
dan
Tata
Lingkungan
standar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) usaha
penelitian.
jasa konstruksi dibagi berdasarkan Central Product 48
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Classification (CPC). CPC menganut bidang usaha
akan tetapi beban kerja tenaga ahli maupun tenaga
berdasarkan
yang
terampil berbeda – beda sesuai dengan tingkat
dikembangkan di perguruan tinggi yang lebih cocok
sertifikasi yang mereka dapatkan. Pemerintah
untuk pembagian dunia profesi.
Indonesia memperinci kualifikasi dari tenaga ahli
produk
bukan
ilmu
dan tenaga terampil dengan maksud untuk
b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8
memberikan standar bagi para pelaku usaha dalam
Tahun 2011 tentang Pembagian subklasifikasi
memberikan upah yang sesuai dengan klasifikasi
dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi
para tenaga kerja.
Klasifikasi bidang usaha dalam peraturan
d) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007
menteri ini merupakan turunan dari undang –
Tentang Penanaman Modal
undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang lebih dispesifikasikan untuk pengaturan
klasifikasi
jenis
jasa
Undang – undang nomor 25 tahun 2007
konstruksi.
tentang penanaman modal ini memberikan fasilitas
Klasifikasi usaha jasa konstruksi di Indonesia juga
penanaman modal dengan mempertimbangkan
dibagi kedalam 3 klasifikasi yaitu perencanaan,
tingkat daya saing perekonomian dan kondisi
pelaksanaan, dan pengawasan yang dipergunakan
keuangan negara dan promotif dibandingkan
untuk mempermudah lelang jasa konstruksi
dengan fasilitas yang diberikan negara lain.
nantinya. Klasifikasi yang sudah ada merupakan
Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal
bentuk kebijakan pemerintah Indonesia agar tidak
ini mendorong pengaturan secara lebih detail
adanya tumpang tindih pekerjaan konstruksi
terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas
berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan.
tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Kepemilikan
c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 09/PRT/M/2013
Tentang
:
Persyaratan
Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli
modal
konstruksi,
jasa
konstruksi
memang
asing
arsitektur
untuk
konsultasi
pertamanan
sengaja
dibatasi
dan oleh
pemerintah sebesar 55% saja, hal ini dikarenakan
dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi.
pemerintah Indonesia ingin melindungi perusahaan
Pemerintah Indonesia membuat peraturan ini
konsultan
konstruksi
Indonesia,
selama
ini
untuk memudahkan para tenaga ahli dan tenaga
konsultan konstruksi Indonesia cukup terpuruk
terampil dalam sistem upah kerja mereka nantinya
karena
dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh
konstruksi asing yang mendominasi jasa konsultasi
pemerintah. Walaupun sama – sama tenaga ahli
konstruksi Indonesia. Dengan memperhatikan 49
banyaknya
perusahaan
konsultan
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
kondisi para perusahaan jasa konsultan konstruksi
f) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2014
yang kurang berkembang maka pemerintah
tentang Keinsinyuran
Indonesia sengaja membatasi kepemilikan modal
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014
asing hanya sebatas 55% dan kebijakan tersebut
tentang Keinsinyuran ini juga merupakan salah satu
dituangkan dalam peraturan presiden Nomor 44
langkah pemerintah Indonesia dalam membatasi
Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang
insinyur asing di Indonesia serta membuat insinyur
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
dalam negeri memiliki daya saing yang berkualitas
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
dengan insiyur dari negara ASEAN lainnya.
e) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014
Insinyur sebagai salah satu komponen utama yang
Tentang Perdagangan
melakukan layanan jasa rekayasa teknik harus memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini
secara
merupakan kebijakan pemerintah terkait penyedia
materiil maupun di muka hukum sehingga layanan
tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Pengaturan
jasa di bidang Keinsinyuran memiliki kepastian
standarisasi penyedia jasa dalam undang –undang
hukum, memberikan pelindungan bagi Insinyur dan
tentang perdagangan tidak hanya berlaku bagi
pengguna, serta dilakukan secara profesional,
penyedia jasa dalam negeri tetapi juga penyedia
bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika
jasa dari luar negeri. Kebijakan pemerintah
profesi.
Indonesia dalam undang – undang nomor 7 tahun ini
yang
dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moril-
telah diatur melalui undang – undang nomor 18
perdagangan
kegiatan
masyarakat dan dirinya. Hasil karya Insinyur harus
perdagangan jasa konstruksi yang secara spesifik
tentang
sehingga
dilakukannya dapat meningkatkan kualitas hidup
jasa dan pengguna jasa, sedangkan untuk
2014
profesional
merupakan
Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam
komitmen Indonesia bertujuan untuk meningkatkan
undang – undang jasa konstruksi, undang –
pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan
undang penanaman modal, undang – undang
asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil
perdagangan dan undang – undang keinsinyuran
dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan
merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam
transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan,
menghadapi persaingan perdagangan jasa di
kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan
sektor jasa konstruksi khususnya yang memberikan
lingkungan.
dampak baik positif maupun negatif terhadap perdagangan jasa konstruksi di Indonesia. Segala 50
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
2. Analisis Dampak
kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah
Kebijakan Pemerintah
Indonesia sampai saat ini kebijakan paling ketat
Indonesia
dari pemerintah Indonesia dalam perdagangan jasa
Perdagangan Jasa Di Bidang Konstruksi
adalah undang – undang nomor 25 tahun 2007
Dalam Rangka MEA
tentang pembatasan kepemilikan modal asing.
Terhadap
Persaingan
Implementasi dari Masyarakat Ekonomi
Kebijakan ini diambil pemerintah Indonesia untuk
ASEAN 2015, Indonesia masih menghadapi
melindungi beberapa sektor bidang jasa tertutup
beberapa tantangan baik eksternal maupun
tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan
internal. Dampak kebijakan pemerintah Indonesia
penanaman modal dengan persyaratan, yaitu
terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang
dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan
konstruksi dalam rangka MEA yang ditemukan oleh
menengah serta koperasi, kemitraan, kepemilikan
penulis adalah :
modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanarn modal dari negara Association of
a) Akibat masih diterapkannya undang – undang
Southeast Asian Nations (ASEAN). Kebijakan yang
nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi,
diambil pemerintah Indonesia dilakukan dengan
pengembangan
tujuan integrasi ekonomi yang akan membawa
sebagai standar keselamatan dan keamanan
manfaat baik dari segi politik, sosial mapun
dalam pekerjaan konstruksi belum diatur oleh
ekonomi bagi negara – negara anggota ASEAN.
pemerintah Indonesia, sedangkan beberapa
Sebelum adanya MEA, perdangangan di sektor
negara
jasa konstruksi di Indonesia sudah sangat ketat
menerapkan pengembangan teknologi dalam
karena perusahaan dari China, Korea dan India
peraturan konstruksi mereka. Hal ini membuat
lebih dahulu menguasai pasar jasa konstruksi di
daya saing jasa sektor konstruksi di Indonesia
Indonesia,
pada awal tahun 2016 cukup melemah.
sejak
perdagangan
adanya
menjadi
MEA
lebih
ketat
persaingan daripada
sudah
Indonesia karena tidak ada jenis bidang
kesepakatan perdagangan ASEAN dalam era MEA ekonomi
lainnya
pekerjaan konstruksi tidak dapat beroprasi di
usaha tertutup yang dikhususkan untuk menunjang efisensi
ASEAN
digunakan
yang memiliki sertifikasi sebagai penilai ahli
melakukan kebijakan pembatasan untuk bidang
bentuk
anggota
yang
b) Pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri
sebelumnya, oleh karena itu pemerintah Indonesia
sebagai
teknologi
pekerjaan tersebut di Indonesia.
terhadap
c) Standarisasi tenaga ahli maupun insinyur yang
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia
dikeluarkan
terait kondisi persaingan yang sangat ketat. 51
oleh
pemerintah
Indonesia
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
dianggap masih belum cukup mampu bersaing
Pengembangan jasa konstruksi menjadi
dengan standarisasi dari negara anggota MEA
agenda publik yang penting dan strategis bila
lainnya.
melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dalam
d) Terbatasnya kepemilikan modal asing foreign
globalisasi
dan
liberalisasi,
kemiskinan dan kesenjangan, demokratisasi dan
equity operation (FEP) di Indonesia yang hanya
otonomi daerah, serta kerusakan dan bencana
55 % dalam bentuk perusahaan terbatas dan
alam. Oleh karena itu, sampai saat ini kebijakan
dalam bentuk joint operation.
yang sudah dikeluarkan pemerintah sebagian besar
e) Banyaknya tenaga kerja konstruksi asing yang
belum memberikan dampak yang membawa
masuk ke Indonesia.
manfaat bersama, tetapi bukan berati tidak memiliki manfaat sama sekali. Pelaku usaha dalam negeri
f) Akibat adanya kebijakan kerja sama antar
merasakan perlindungan yang cukup terhadap
Indonesia – Malaysia terkait pelatihan kerja
pembatasan
tenaga ahli, banyak tenaga ahli Indonesia yang
kepemilikan
modal
asing
yang
merupakan faktor yang menandakan belum
telah memiliki sertifikat keahlian yang sesuai dengan bidang kualifikasi pekerjaan konstruksi yang kini diperdagangkan.
sepenuhnya
kebijakan
yang
dikeluarkan
pemerintah
Indonesia
mampu
membuat
kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia terkait
Globalisasi politik, ekonomi, dan keuangan
perdagangan jasa konstruksi dalam era MEA.
telah mendorong industri konstruksi di seluruh belahan dunia,
konteks
1) Hambatan
termasuk industri konstruksi
Indonesia
nasional, menghadapi persaingan global. Kondisi
– dan
Hambatan Pelaku
Pemerintah Usaha
Jasa
Konstruksi dalam Persaingan Perdagangan
ini memaksa industri tersebut berusaha menjadi
Jasa Di Bidang Konstruksi Dalam Rangka
pemain kelas dunia. Artinya, industri konstruksi
MEA
nasional harus mampu bertahan kompetitif di pasar internasional. Industri ini dituntut menunjukkan
Kondisi perekonomian Indonesia sebelum
kinerja yang tinggi, baik disisi input data, proses,
MEA berlangsung memang kurang baik bagi iklim
keluaran
manajemen.
perdagangan jasa memicu banyak hambatan bagi
Pertimbangan ekonomi demi mendapatkan manfaat
perdagangan jasa di bidang konstruksi pada tahun
yang membawa kepuasan merupakan tujuan
2016. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap
integrasi ekonomi ASEAN.
dollar
maupun
sistem
pada
Agustus
–
November
2015
memunculkan masalah defisit neraca perdagangan, 52
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
seperti
kurangnya
daya
beli
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
masyarakat.
Seperti undang – undang nomor 18 tahun 1999
Hambatan tersebut dilengkapi dengan kurangnya
tentang jasa konstruksi pada tahun 2014 telah
kerja sama antara pemerintah dan pihak seperti
merancang pembaharuan undang – undang jasa
asosiasi jasa konstruksi, LPJK, dan peran
konstruksi tersebut tetapi sampai MEA berjalan,
masyarakat dikarenakan pemerintah lebih berfokus
rancangan undang – undang tersebut belum
mengembalikan nilai tukar rupiah pada saat itu.
disahkan.
Memasuki MEA pada tahun 2016, pemerintah
Di Indonesia sendiri laju inflasi masih cukup
Indonesia mengalami kekurangan lulusan sarjana
tinggi pada tahun 2016, harga tenaga kerja dalam
teknik karena rendahnya minat sehingga sarjana
sektor
teknik yang ada pada tahun 2016 belum bisa
jasa
masih
cukup
tergolong
tinggi
dibandingan negara Thailand, Vietnam dan Filipina.
memnuhi kebutuhan dalam negeri. Kualitas SDM yang yang tidak merata di Indonesia juga menjadi
Selain terdapat hambatan bagi pemerintah
salah satu hambatan tersendiri. Tenaga ahli
dalam persaingan perdagangan jasa di sektor
Indonesia memang cukup digemari dalam pasar
konstruksi, terdapat juga beberapa hambatan bagi
jasa konstruksi, tetapi dengan jumlah penduduk
pelaku usaha dalam era MEA ini. Hambatan bagi
terbesar di ASEAN, Indonesia hanya mampu
pelaku usaha dalam persaingan perdagangan jasa
bersaing pada level pendidikan SMA merupakan
di sektor konstruksi dalam MEA adalah kondisi
kemunduran dalam tingkat perdagangan jasa.
pelaku pasar konstruksi yang masih lemah. Hal ini terlihat dari ketimpangan struktur pasar dan industri
Sumber Daya Manusia untuk lulusan sarjana
konstruksi, dimana 85% nilai pasar konstruksi
teknik dan arsitektur bahkan kurang dilirik pelaku
dikuasai oleh kontraktor besar, sedangkan 15%
usaha pada tahun 2016 lalu. Kompetensi yang masih
cukup
rendah
memang
sisa dari nilai pasar konstruksi diperebutkan oleh
menjadi
kontraktor kecil. Padahal jumlah kontraktor besar
penyebabnya. Minat terhadap sarjana teknik dan arsitektur
yang
masih
rendah
hanya 13% sedangkan 87% nya adalah kontraktor
dikarenakan
kecil. Sehingga persaingan usaha di pasar
persyaratan dan kualifikasi yang masih dinilai sulit
konstruksi untuk nilai kontrak yang kecil menjadi
sesuai standar MRA ASEAN. Pemasok jasa dan
tidak sehat dan terdistorsi, pelaku usaha asing di
tenaga kerja juga belum komperhensif akibat
luar negara anggota ASEAN telah mendominasi
beberapa peraturan yang cukup rumit. Beberapa
pasar jasa konstruksi Indonesia, dan menyebabkan
kebijakan belum dikeluarkan oleh pemerintah
persaingan
Indonesia juga menjadi hambatan tersendiri.
melemah. 53
antar
negara
anggota
ASEAN
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
maupun
3. Perbandingan persaingan perdagangan jasa
hambatan bagi pelaku usaha dalam persaingan
di bidang konstruksi antara Indonesia
perdagangan jasa di sektor konstruksi terjadi
dengan negara anggota ASEAN lainnya
dikarenakan kondisi perekonomian dan kondisi
dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
Hambatan
bagi
pemerintah
sumber daya manusia yang kurang siap dalam
1) Perbandingan kemudahan berbisnis jasa di
menjalani MEA. Faktor – faktor penghambat
bidang konstruksi antara Indonesia dengan
tersebut juga terjadi karena beberapa kebijakan
negara anggota ASEAN lainnya
pemerintah Indonesia yang diterapkan kurang mampu mengakomodasi persaingan perdagangan
Perdagangan dan investasi di sektor jasa
jasa di sektor konstruksi pada saat itu sehingga
dapat dibatasi melalui pembatasan formal atau
tidak memberikan kebahagiaan bagi pemerintah
melalui
Indonesia dan juga pelaku usaha dalam menjalani
Pembatasan formal untuk jasa yang ditujukan untuk
perdagangan jasa di bidang konstruksi. Hambatan
membatasi akses ke pasar jasa dalam negeri
yang terjadi pada era MEA yang telah setahun
dengan lokal dan/atau perusahaan asing, atau
berjalan
bahwa
affording pemasok jasa domestik yang mempunyai
perdagangan jasa di bidang konstruksi Indonesia
keunggulan kompetitif melalui langkah-langkah
tidak membawa pengaruh yang positif bagi
yang mendiskriminasi pemasok jasa asing, disebut
pemerintah Indonesia dan pelaku usaha terkait
sebagai pembatasan akses pasar dan langkah-
iklim perdagangan jasa konstruksi di Indonesia
langkah
yang cenderung pasif. Hambatan merupakan
perdagangan AFAS yang terinspirasi oleh GATS,
dampak dari sebuah kebijakan yang tidak banyak
jenis pembatasan perdagangan dan investasi jatuh
memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi
di bawah lingkup ketentuan tentang "akses pasar"
masyarakat secara luas walaupun MEA sudah
dan
berjalan. Hambatan – hambatan tersebut juga
kewajiban utama menuju liberalisasi jasa untuk
dapat menentukan bahwa tujuan dari integrasi
menghilangkan hambatan dan mempermudah laju
ekonomi melalui MEA tidak berjalan seperti yang
bisnis.5
ini
memang
menandakan
berbagai
peraturan
diskriminatif.
"perlakuan
nasional,"
dalam
Dalam
yang
negeri.
perjanjian
merupakan
diharapkan.
5
54
Krajewski, Markus. 2003, National Regulation and Trade Liberalization in Services. The Hague: Kluwer Law International, 2003, hal 137
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Grafik 2.1 : Kemudahan berbisnis di sektor jasa kons truksi antar negara ASEAN
Sumber : Diolah dari berbagai sumber Kemudahan
berbisnis
Indonesia
yang
masih jauh tertinggal dari negara- negara tersebut
berada di peringkat 7 dari 10 kemudahan berbisnis
jika mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk
di negara ASEAN lainnya menandakan kurangnya
dan jumlah wilayah yang paling banyak dan luas
komitmen kebijakan pemerintah Indonesia untuk
diantara
membuat iklim berbisnis di Indonesia bagi pelaku
Kemudahan berbisnis Indonesia belum sesuai
usaha untuk berbisnis di Indonesia. Pelaku bisnis
dengan teori efisiensi ekonomi, kemudahan
yang ingin memulai usaha di Indonesia sangat
berbisnis yang ditingkatkan akan memberikan
sedikit pada tahun 2016, hal in dikarenakan
manfaat bagi iklim bisnis konstruksi di Indonesia
sangatlah susah untuk memulai bisnis di Indonesia.
yang akan berdampak pada terbukanya arus
Indonesia menduduki urutan ke 9 dari negara
investasi dan adanya penambahan lapangan
anggota ASEAN terhadap kemudahan dalam
pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.
memulai bisnis di suatu negara. Laos sebagai
di
tersebut.
negara anggota ASEAN lainnya
kemudahan memulai bisnis di negaranya. Rata – berbisnis
ASEAN
jasa konstruksi antara Indonesia dengan
perkapita telah mengalahkan Indonesia dalam kemudahan
anggota
2) Perbandingan daya saing investasi di bidang
negara yang penduduknya mempunyai pendapatan
rata
negara
Perkembangan
Indonesia
arus
investasi
antar
dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya
perusahaan di ASEAN saat ini dikuasai oleh
adalah tingkat sulit. Filipina dan Vietnam yang
Singapura, Malaysia dan Thailand. Myanmar
merupakan negara berkembang memiliki askes
menjadi negara dengan tujuan investasi terbesar
terhadap kemudahan pasar yang sangat baik
pada era MEA ini. Indonesia sendiri hanya berada
dibandingkan Indonesia. Terlepas dari Singapura,
di peringkkat 5 untuk negara tujuan investasi yang
Malaysia, Thailand dan Brunei yang memiliki
dianggap menjanjikan. Perusahaan – perusahaan
tingkat kemudahan berbisnis yang tinggi, Indonesia
asing yang berinvestasi dalam sektor jasa 55
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
konstruksi lebih memilih negara dengan indek
infrastruktur di negara Myanmar, Vietnam, Kamboja
pembangunan yang baik dan regulasi yang
serta Laos. Pelaku usaha sektor jasa konstruksi
memudahakan
Indonesia sendiri juga telah memenangkan lelang
investasi
mereka.
Myanmar,
Vietnam, Kamboja serta Laos merupakan negara
pengerjaan
berkembang
melakukan
beberapa negara tersebut, akan tetapi pelaku
pembangunan dalam negeri secara besar –
usaha dari Singapura, Malaysia dan Thailand yang
besaran. Beberapa perusahaan konstruksi dari
masih merajai arus investasi dalam sektor jasa
Singapura,
konstruksi di ASEAN dalam MEA.
yang
Malaysia
memenagkan
sedang
dan
tender
lelang
Thailand
telah
infrastruktur dan
berinvestasi
di
pembangunan
Grafik 2.2 : Negara Tujuan Investasi Sektor Jasa Konstruksi di ASEAN
Sumber : Diolah Penulis Dari Berbagai Sumber Dalam
rangka
integrasi
ekonomi,
begitu memberikan manfaat bagi pelaku usaha
kepentingan nasional merupakan yang utama yang
asing karena kepemilikan modal mereka dibatasi.
harus diamankan oleh negara anggota ASEAN.
3) Perbandingan persaingan tenaga kerja di
Kepentingan kawasan, apabila tidak sejalan
bidang jasa konstruksi antara Indonesia
dengan kepentingan nasional, merupakan prioritas
dengan negara anggota ASEAN lainnya
kedua. Hal ini berdampak pada sulitnya mencapai
Daya saing di sektor konstruksi yang sangat
dan melaksanakan komitmen liberalisasi AEC terhadap
berpengaruh dengan persaingan perdagangan jasa
membawa
adalah tenaga kerja di sektor konstruksi yang
manfaat bagi pelaku usaha dalam negeri dan
meliputi tenaga terampil, arsitektur dan sarjana
masyarakat Indonesia, disisi yang lainnya tidak
teknik. Kualitas infrastruktur dalam negeri Indonesia
Blueprint. pembatasan
Pertimbangan ekonomi
ekonomi
disatu
sisi
56
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
hanya berperingkat ke-5 di ASEAN. Sumber daya
ASEAN.
manusia Indonesia hanya berperingkat ke-6 di Grafik 2.3 : Perbandingan tenaga kerja Indonesia berdasarkan kualifikasi kerja standar Mutual Recognition Arrangements (MRA) yang sudah bersertifikasi
Sumber : Diolah dari berbagai Sumber Daya saing tenaga kerja dalam era MEA
welfare. Pertimbangan kondisi ekonomi belum
saat ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dari
dijadikan sebagai pertimbangan daam membuat
Singapura masih menduduki pasar tenaga kerja
kebijakn jika mengingat perbandingan persaingan
ASEAN meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada
tenaga kerja di bidang jasa konstruksi antara
Indonesia
jumlah
Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya
penduduk. Faktor kepercayaan atas tenaga kerja
masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan
dari Singapura juga membuat para insinyur
bagi Indonesia.
maupun
dikarenakan
arsitek
perbedaan
Indonesia
kurang
dilirik.
C. KESIMPULAN DAN SARAN
Perbandingan daya saing tenaga kerja antar negara – negara di ASEAN pada tahun 2016
Berdasarkan penelitian dan pembahasan
memberikan nilai bahwasanya daya saing tenaga
yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan
kerja Indonesia masih menjadi kendala yang cukup
sebagai berikut :
besar bagi persaingan perdagangan jasa dalam
1. a. Melalui Undang – Undang Nomor 18 Tahun
MEA. Salah satu faktor kurang diminatinya tenga
1999 Tentang Jasa Konstruksi, pemerintah
kerja Indonesia adalah karena faktor pendidikan. Efisiensi
dari
kebijakan
yang
dibuat
Indonesia mengeluarkan kebijakan bahwa jenis
oleh
bidang usaha jasa konstruksi yang dibuka untuk
pemerintah Indonesia belum mengara pada social 57
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
diperdagangkan Indonesia adalah perencana
Sedangkan hambatan bagi pelaku usaha dalam
konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas
persaingan
konstruksi. Kebijakan pembatasan kepemilikan
konstruksi dalam rangka MEA kondisi pelaku
modal dilakukan melalui undang – undang
usaha pasar konstruksi yang lemah dimana
nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman
kontraktor besar dari luar negeri menguasai
modal. Kebijakan untuk memenuhi standar
pasar walaupun jumlah kontraktor besar asing
nasional Indonesia (SNI) yang telah ditentukan
lebih sedikit daripada kontraktor Indonesia.
dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan.
Kebijakan
b.
untuk
perdagangan
Indonesia
merupakan
jasa
di
sektor
negara
yang
mempunyai kemudahan berbisnis yang rendah
membatasi melonjaknya insinyur asing ke
karena berbagai regulasi yang menyulitkan
Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 11
pelaku usaha untuk memulai usahanya di
Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran.
Indonesia.
Singapura
merupakan
negara
b. Standarisasi tenaga kerja ahli dan insinyur
dengan pelaku usaha yang paling banyak
belum mampu bersaing dengan standarisasi
melakukan investasi di sektor jasa konstruksi
dari negara ASEAN lainnya, pembatasan
dengan 25 investasi di berbagai negara di
kepemilikan modal dari pemerintah Indonesia
ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke 4
mendorong kurangnya minat investor untuk
dengan 11 investasi di sektor jasa konstruksi.
berinvestasi di Indonesia, semakin banyaknya
Permintaan tenaga kerja dari Indonesia untuk
tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia,
insinyur dan arsitektur cukup rendah dan kurang
kurang minatnya pengusaha konstruksi dalam
diminati.
negeri untuk melakukan perdagangan di luar
Saran penulis adalah pemerintah Indonesia
negara Indonesia, semakin banyak tenaga kerja
diharapkan
yang memenuhi standarisai MRA melalui kerja
negatif
evaluasi
dan
agar menjadi lebih baik bahkan ditingkatkan dari
yang telah berjalan satu tahun lebih banyak dampak
melakukan
perbaikan terhadap kinerja jasa konstruksi nasional
sama antar Indonesia dan Malaysia. Era MEA memberikan
tetap
waktu ke waktu. Pelatihan dan penambahan tenaga
terhadap
kerja konstruksi nasional yang kompetitif dan diakui
perdagangan jasa di sektor konstruksi di
internasional perlu dilakukan secara konsisten, dan
Indonesia
perlu didukung oleh seluruh pihak, yaitu pemerintah
2. a. Kualitas SDM Indonesia yang masih kurang
pusat, daerah, perbankan, ketenagakerjaan, dan
bagus belum mampu bersaing dengan negara
pendidikan.
yang memiliki daya saing SDM yang baik. 59
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
D. DAFTAR PUSTAKA Buku
Pedoman
Direktorat
Perundingan
Perdagangan Jasa dan Direktorat Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian
Perdagangan
Republik
Indonesia, 2015, Kesiapan Sektor Jasa Konstruksi
Nasional
Masyarkat
Menghadapi
Ekonomi
ASEAN
(MEA).Kemendag Integrasi
Ekonomi
ASEAN,
2015,
https://www.academia.edu/9503310/ (diakses tanggal 25 Juli 2015) Krajewski, Markus. 2003, National Regulation and Trade Liberalization in Services. The Hague: Kluwer Law International Muhammad, Abdulkadir., 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti Soemitro, Ronny Hanitijio., 1995, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
59
