KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA1) Alfina Taswirul Fanni Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email :
[email protected] Ari Prasetyo Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Unversitas Airlangga Email :
[email protected] ABSTRACT: This research purpose is to knowing the conformation of Mudharabah Agreement in the financing mechanism in Syariah Bank Surabaya based on the DSN MUI Decision NO: 07/DSN-MUI/IV/2000Bank Jatim Branch Syariah Darmo Surabaya. This research uses qualitative method with descriptive case study and purposive sampling technique. The data which is used in this research is obtained by semi-structured interview and the data analysis is using descriptive analysis modelThis research indicates that “Bank Jatim Syariah Branch Darmo Surabaya” in performing Mudharabah mechanism are acting in approriate with DSN MUI Decision NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 properly. It is indicated with the implementation SOP product with Mudharabah Aggrement which conducted by the regulation of Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000. It starts with the general provisions of Mudharabah Aggrement, pillars and conditions ofMudharabah Aggrement, and law financing of Mudharabah Aggrement. The implementation of this concept has been contributing much benefit to every parties involved. Keywords: Sharia Obedience, Akad Mudharabah, Bank Jatim Syariah Branch Darmo Surabaya I. PENDAHULUAN
selama beberapa tahun terakhir ini minat
Latar Belakang
masyarakat terhadap bank syariah di daerah cukup besar. Dalam tiap provinsi
Perkembangan Perbankan Syariah diketahui
perkembangan
tahun
meningkat
dengan
ini
adanya
beberapa
yang
mayoritas
muslim,
menghendaki
hampir
cukup
signifikan
saparuhnya
peraturan
undang-
perbankan syariah. Sekitar 11% sudah
undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
mengerti
Perbankan
ditawarkan. Besarnya kebutuhan layanan
yang
menyediakan melakukan
memperbolehkan
lain
dan
layanan
yang
atau
syariah di daerah, mendorong sejumlah
berdasarkan
bank daerah membuka UUS termasuk
pembiayaan
kegiatan
produk
pelayanan
dan
Syariah
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
diramaikannya dengan hadirnnya Bank
yang mengembangkan usaha dengan
Umum Syariah dan Bank Konvensional
membuka UUS di karenakan dorongan
yang
mendiversifikasikan
bisnisnya
masyarakat Provinsi Jawa Timur yang
dengan
memberikan
syariah
mayoritas beragama muslim, Bank Jatim
dengan membuka Unit Usaha Syariah,
Selaku Bank Pembangunan Daerah yang
Sementara
ingin
Prinsip
Syariah,
itu
pasar
Bank
layanan
berdasarkan
survei
BI
1)Jurnal
memajukan
perekonomian
ini merupakan bagian dari skripsi yang ditulis Alfina Taswirul Fanni. NIM : 041114102, yang diuji pada 26 mei 2016
26
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
daerahnya
khususnya
di
Jawa
Timur
menyalurkan dananya secara utuh tanpa
sendiri bersaing dengan Bank-Bank syariah
potongan
lainnya untuk menarik minat masyarakat
tanggung oleh pihak Bank Syariah yang
dengan adanya layanan syariah yang
didalam
pelaksanaan
ditawarkan Bank Jatim dalam Unit Usaha
memerlukan
prinsip
Syariahnya.
moral hazard yang perlu diperhatikan
Antusiasme masyarakat Indonesia
apapun
dan
kerugian
di
akadnya
kehati-hatian
dan
dengan baik.
pada layanan syariah ini dapat di ketahui
Menurut Siddiqi (1985: 9), secara
melalui data statistik yang dicatat BI
teoritis akad yang paling dikenal oleh
dalam (Data Statistik Perbankan Syariah
masyarakat di dalam perbankan syariah
OJK, 2016) tentang komposisi pembiayaan
adalah
yang
sharing).
dilakukan
Bank
Umum
Syriah
mudharabah Para
(profit
penulis
and
Islam
loss
modern
maupun Unit Usaha Syariah, menunjukkan
sepakat menggunakan bentuk kerjasama
perkembangan pembiayaan Bank Syariah
(musyarakah dan mudharabah) sebagai
di Indonesia pada tahun 2012 sampai
sarana
2015 dari seluruh akad yang ditawarkan
reorganisasi
dalam produk pembiayaan di Bank Umum
terminologi
Syariah maupun Unit Usaha syariah dari
merupakan kerjasama dalam hubungan
keseluruhan
bisnis
mengalami
peningkatan.
untuk
merekontruksi
dalam
dan
perbankan.Dalam
hukum,
mudharabah
untuk
mencari
Pembiayaannya antara lain musyarakah,
keuntungan.Kerjasama
mudharabah, istishna, ijarah, dan salam.
antara seorang pemilik modal (investor/
Meskipun
shahibul
dapat
diketahui
bahwa
maal)
ini
dengan
dilakukan
praktis
yang
pembiayaan dengan akad murabahah
memiliki keahlian usaha (mudharib), tentu
lebih mendominasi dari pada yang lain,
saja
dapat diketahui melalui pendapat Idat
kesepakatan
(2002:
pihak.Unsur kepercayaan ini menyangkut
11)
Perbankan
yaitu
terwujudnya
Syariah
efisien, dan
yang
sistem
kompetitif,
dua
memenuhi prinsip kehati-
didasari
hal,
rasa
saling
antara
pertama
amanah,
kedua
adalah
belah
mengenai
kualitas personal pelaku usaha. Kedua
hatian yang mampu mendukung sector riil
adalah
secara
(profesionalitas) pelaku usaha mengenai
nyata
pembiayaan
melalui
berbasis
kegiatan
bagi
hasil
dan
mengenai
kualitas
keahlian
usaha bisnis yang akan dilakukan.
transaksi riil dalam kerangka keadilan,
Persoalan pertama menyangkut moralitas
tolong menolong menuju kebaikan guna
pelaku usaha (moral hazard). Ini sangat
mencapai kemaslahatan masyarakat, Hal
penting didalam mudharabah, karena
ini
pemilik modal akan melepaskan dananya
adalah
bunyi
dari
visi
Perbankan
Syariah
di rangan orang lain, yang buka dalam Khususnya
dengan
akad
akad kerja
mudharabah
samanya
kedudukan sebagau peminjam uang. Jika
untuk
pelaku usaha tidak mempunyai komitmen 27
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan
pendapatan
terjadi
bersih
penyelewengan
atau
kotor
suatu
atau
usaha
penyimpangan dana dan atau bahkan
kesepakatan
pada
penipuan.
kemudahan
dari
Sedangkan
hal
kedua
pendapatan
sesuai awal
dengan
akad,
proses
dan
pengajuan
menyangkut masalah skill. Masalah skill ini
sampai pada berakhirnya akad membuat
sangat penting, karena pemilik modal
Bank Jatim Syariah Cabang Darmo kota
akan memberikan dananya 100 persen
Surabaya ini menjadi pilihan yang diminati
kepada pelaku usaha (mudharib), jika
oleh nasabah.
mudharib tidak atau kurang mempunyai
Dewan
keahlian
dalam
bidang
usahanya,
mengeluarkan
dikhawatirka akan mengalami kerugian. Merupakan
Syariah fatwa
Nasional untuk
(DSN)
mengatur
pelaksanaan akad mudharabah demi
tantangan tersendiri
mendukung
perkembangannya
agar
untuk Bank Jatim Syariah yang dapat di
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal
ketahui
merupakan
pengembangan
Bank
hasil
terebut tertuang dalam fatwa No. 07/
dari
Bank
DSN-MUI/ IV/ 2000 yang mengatur tentang
usaha
Konvensional apalagi Bank Jatim sendiri
ketentuan
beridiri
mudharabah,
sebagai
bank
pembangunan
pembiayaan
dengan
rukun
dan
akad syarat
daerah Bank Jatim memberanikan diri
pembiayaan dengan akad mudharabah,
untuk menawarkan produk pembiayaan
serta
dengan prinsip bagi hasil dengan akad
dengan akad mudharabah, dalam fatwa
mudharabah
ini dijelaskan ditiap butirnya mengenai
dengan
produk
pembiayaan yang ditawarkan dengan
akad
prinsip
bagi
ketentuan
hukum
mudharabah,
pembiayaan
prosedur,
hasil
dengan
akad
penyelasaian
mudharabah
pada
produk
PKPA
perselisihan
(pembiayaan
kepada
koperasi
untuk
Kepatuhan
PKPA
penting dalam pengembangan lembaga
untuk
syariah.Yaitu
anggota).
Pembiayaan
(pembiayaan anggota)
ini
kepada
koperasi
termasuk
ke
dalam
antara
masalah
sampai
syariah
jika
merupakan
merupakan
lembaga
terjadi
pilar
pembeda
keuangan
syariah
pembiayaan yang cukup diminati oleh
dengan
nasabah karena margin bagi hasil yang
konvensional.(Ikatan
ditawarkan oleh Bank Jatim Syariah cukup
2014:
rendah
Bank
kepatuhan syariah merupakan suatu hal
Syariah yang lain yaitu untuk pembiayaan
yang tidak dapat diabaikan pada suatu
modal kerja dengan akad mudharabah
lembaga
maksimal
lembaga
dibandingkan
margin
dengan
bagi
hasil
yang
lembaga 358)
keuangan
Bankir
Indonesia,
menyampaikan
keuangan, keuangan
terlebih
bahwa
pada
syariah.Kepatuhan
dikehendaki pihak Bank Jatim Syariah
syariah
adalah 13% dari pendapatan usaha,
sebuah lembaga keuangan syariah baik
pemotongan bagi hasil ini dipotong pada
apabila dilaksanakan dengan benar dan 28
dapat
menjadikan
reputasi
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
sesuai dengan aturan yang ada.Oleh
syariah sehingga menghasilkan kulaitas
karena itu, Ototitas Jasa Keuangan (2011)
pembiayaan akad mudharabah yang
menyatakan
dilakukan
bermutu dan masyarakat atau nasabah
pengawasan fungsi kepatuhan syariah di
dapat menaruh kepercayaan dan rasa
industri keuangan syariah, dimana fungsi
aman yang lebih pada bank syariah yang
kepatuhan
dan
sudah digunakannya maupun masyarakat
langkah yang bersifat ex-ante (preventif),
atau nasabah yang baru akan membuka
untuk memastikan kebijakan, ketentuan,
rekening atau melakukan pembiayaan di
sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha
perbankan syariah.
penting
untuk
merupakan
tindakan
yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai
II. TINJAUAN PUSTAKA
dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan
Perbankan
Syariah
menurut
yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk
Undang-Undang Perbankan Syariah No.
mengontrol
perbankan
21 tahun 2008 pasal 1 adalah segala
syariah serta menjadikan bank syariah
sesuatu yang menyangkut tentang Bank
agar tidak keluar dari koridornya, disiplin
Syariah dan Unit Usaha Syariah, Mencakup
dan langkah untuk meminimalisir resiko
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara
perbankan.
dan
operasional
Penelitian mengetahui
ini
bertujuan
terpenuhinya
untuk
proses
dalam
melaksanakan
kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah
kepatuhan
Bank
yang
menjalankan
kegiatan
syariah akad mudharabah dalam produk
usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan
pembiayaan
pada
menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum
anggota (PKPA) berdasarkan Fatwa DSN
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat
MUI No. 07/DSN-MU/IV/2000 di Bank Jatim
Syariah.
Syariah
kepada
koperasi
dalam
melaksanakan
Sebagai lembaga keuangan, bank
kegiatannya sebagai lembaga keuangan
memiliki
dan lembaga intermediasi. Hasil penelitian
intermediasi.
diharapkan bermanfaat bagi perbank
menyatakan, bank syariah menjalankan
syariah,
yaitu
kesadarannya kepatuhan dalam
36)
mengenai
terpenuhinya
yang berlandaskan pada syariah. Fungsi
mudharabah
bank syariah adalah sebagai berikut :
akad
pembiayaan
pada
anggota
manfaat
apakah
mekanismpe
(2006:
fungsinya sebagai lembaga keuangan
bagi
kepada
1. Bank sebagai manajer investasi
(PKPA).
2. Bank sebagai investor
masyarakat
3. Bank sebagai pemberi jasa keuangan
adalah dapat mengetahui Bank Jatim Syariah
Muhammad
lembaga
meningkatnya
syariah
sedangkan
sebagai
dapat
produk
koperasi
fungsi
sudah
4. Bank sebagai agen sosial
melaksanakan
pembiayaan
Lebih
akad
lanjut
menurut
Heri
Sudarsono di dalam Bank Dan Lembaga
mudharabah sesuai dengan ketetapan
Keuangan 29
Syariah,
(2008:43-44)
bank
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
syariah
memiliki
beberapa
tujuan
di
digunakan dalam pembiayaan ini adalah
antaranya sebagai berikut: 1.
2.
3.
Mengarahkan
akad syirkah yang dapat dibagi lagi
kegiatan
ekonomi
menjadi
Islam.
menjelaskan bahwa terdapat beberapa
Untuk menciptakan suatu keadilan
pertimbangan dalam menentukan nisbah
di bidang ekonomi dengan jalan
bagi
meratakan
penetapan
pendapatan
melalui
hasil.
kegiatan investasi.
referensi
Untuk meningkatkan kualitas hidup
perkiraan
umat
dibiayai.
dengan
jalan
membuka
Untuk
masalah
terdapat
(2010:
Beberapa nisbah tingkat
(2008;
empat
286)
pertimbangan
bagi
tingkat
Nafik
menanggulangi
Karim
dan
musyarakah.
kemiskinan. 5.
mudharabah
umat untuk ber-muamalat secara
peluang usaha. 4.
akad
hasil
adalah
keuntungan
serta
keuntungan
yang
171)
menyatakan
model
perhitungan
nisbah bagi hasil:
Untuk
menyelamatkan
ketergantungan
umat
1. Revenue sharing
Islam
2. Gross profit sharing system
terhadap bank non- syariah. Muhammad
(2006:
56)
3. Operating profit sharing system juga
4. Net profit sharing system
menjelaskan, setiap lembaga keuangan syariah
mempunyai
mencari
keridhoan
(2006:
menyatakan
SWT
untuk
berdasarkan
di
dunia
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan
tentang perbankan adalah Penyediaan
keuangan
khawatirkan
uang atau tagihan yang dipersamakan
menyimpang dari tuntunan Islam harus
dengan itu berdasarkan persetujuan atau
dihindari. Hal-hal yang harus dihindari di
kesepakatan antara bank dengan pihak
antaranya adalah :
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
Allah
kebahagiaan
yang
di
1. Riba sistem bagi
yang
bukan
syariah
menurut
hasil
dan
tersebut setelah jangka waktu tetentu dengan imbalan atau bagi hasil.
perdagangan. Secara
prinsip
pembiayaan
untuk mengembalikan uang atau tagihan
2. Penggunaan berdasar
bahwa
76)
untuk
memperoleh
falsafah
Muhammad
definitif
Adapun unsur–unsur pembiayaan profit
sharing
syariah menurut Sabiq (1998: 178) adalah
diartikan: “distribusi beberapa bagian dari
sebagai berikut :
laba pada para pegawai dari suatu
1) Tidak menyalahi hukum syariah yang
perusahaan” . Pada perbankan syariah
disepakati adanya.
sistem bagi hasil ini diterapkan pada
2) Terjadinya perjanjian atas dasar saling
produk pembiayaan baik untuk modal
ridho dan ada pilihan, dalam hal ini
kerja ataupun investasi. Akad yang biasa 30
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
tidak boleh ada unsur paksaan dalam
dharb
membuat perjanjian tersebut.
melakukan perjalanan yang umumnya
3) Isi
perjanjian
harus
jelas
dan
menurut
muka
bumi.
Yang
artinya,
untuk berniaga dan berperang. Allah
gamblang. Adapun
di
berfirman (Al-Muzzammil (73): 20), bahwa jenis-jenis
Antonio
pembiayaan
(2001:168)
Mudharabah
adalah
merupakan
akad
kerja
sama usaha antara dua belah pihak
sebagai berikut :
dimana pihak pertama (shahibul mal)
a. Pembiayaan Produktif
menyediakan
seluruh
(100%)
modal,
1) Pembiayaan modal kerja
sedangkan pihak lain sebagi pengelola.
2) Pembiayaan Investasi
Keuntungan usaha secara mudharabah
b. Pembiayaan Konsumtif Menurut
Kasmir
dibagai
kesepakatan
yang
104-105)
dituangkan di dalam kontrak, sedangkan
dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria
apabila rugi ditanggung oleh pemilik
serta aspek penilaiannya tetap sama.
modal selama kerugian itu bukan akibat
Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang
kelalaian
ditetapkan
kerugian
sudah
(2005:
menurut
menjadi
standar
si
pengelola. itu
Seandainnya
diakibatkan
karena
penilaian setiap bank. Biasanya kriteria
kecurangan atau kelalaian si pengelola,
penilaian yang harus dilakukan oleh bank
sipengelola
untuk
atas kerugian tersebut.
mendapatkan
nasabah
yang
harus
bertanggung
jawab
benar-benar menguntungkan dilakukan
Secara umum mudharabah terbagi
dengan analisis 5C dan 7P. Adapun
menjadi dua jenis yaitu (Sudarsono, 2005:
penjelasan untuk 5 C sebagai berikut:
59-60) :
a. Character (Karakter)
a. Mudharabah Muthlaqah
b. Capacity (Kemampuan)
b. Mudharabah Muqayyadah (restricted
c. Capital (Modal Sendiri)
mudharabah
d. Colleteral (Jaminan)
mudharabah)
e. Condition (Kondisi) metode
7P
Ulama
Indonesia
telah
menyiapkan
menurut
serangkaian fatwa yang harus dipakai
Kasmir (2005: 106-107) adalahPersonality,
sebagai landasan operasional Lembaga
Party,
Keuangan Islam dalam melayani jasa
Perpose,
analisis
speciefied
Dewan Syariah Nasional Majelis
Kemudian penilaian pembiayaan dengan
atau
Prospect,
Payment,
Profitability, dan Protection. Pengertian
Mudharabah
dibidang mudharabah. Pedoman tersebut sendiri
tertuang dalam sekumpulan fatwa DSN
disampaikan oleh Antonio (2001: 97) ada
MUI tentang mudharabah yaitu FATWA
dua pengertian. Yaitu mudharabah dan
DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 07/DSN-
qiradh sesuai dengan penggunaannya di
MUI/IV/2000.
kalangan kaum muslimin. Disebut sebagai
Untuk mengkaji seluruh ketentuan
mudharabah, karena diambil dari kata
syariah 31
dalam
persoalan-persoalan
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
mudharabah,
persoalan-persoalan
horizontal
dan
transedental.
Yang
mudharabah disajikan dalam tiga butir
pertama adalah konsep sharia review
ketentuan, yaitu :
yang
a. Butir
pertama
umum
tentang
pembiayaan
ketentuan
harus
pengawas
mudharabah
dilakukan syariah
pengawasan
(Qiradh)
oleh
untuk
kepatuhan
dewan
melakukan syariah,
dan
yang kedua adalah konsep internal sharia
b. Butir kedua tentang rukun dan syarat
review dalam bank syariah sebagai salah
pembiayaan mudharabah (Qiradh)
satu fungsi internal audit dalam bank
c. Butir ketiga tentang ketentuan hukum
syariah untuk menilai kesesuaian operasi
pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
dan
Antonio (2001: 98) Pembiayaan
transaksi
dengan
prinsip-prinsip
syariah yang telah ditentukan.
mudharabah yang dilakukan di lembaga
Dalam
menjalankan pengawas
tanggung
keuangan syariah, seperti Bank, BPRS, BMT
jawabnya,
bank
selain
memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu :
memenuhi prinsip-prinsip profesionalisme
1. Nisbah bagi hasil harus ditentukan
juga semestinya memiliki suatu keyakinan
dan disetujui oleh pihak lembaga
bahwa Allah senantiasa mengawasi (faith-
keuangan
driven conduct atau Waskat). Menurut
dan
nasabah
di
awal
perjanjian.
nilai-nilai
2. Hubungan
antara
shahibul
mal
siddiq
hubungan mitra.
kebenaran
3. Obyek (proyek yang akan dibiayai) diperjanjikan
dicantumkam
profesionalisme
tabligh
dan
(menyampaikan
senatiasa
(bertanggung
membina),
jawab),
yang mumpuni) yang dapat disingkat STAF.
profit sharing.
Nilai-nilai
5. Perjanjian/akad mudharabah, yaitu seutuhnya
berasal
dari
islami
yang
si
lain adalah: a. Ma’iyatullah dan muraqabah
dan bagi hasil dilakukan berdasarkan
b. Muhasabah
kesepakatan.
c. Mas’uliyah
6. Saling percaya (kepercayaan yang
Menurut
tinggi) antara kedua belah pihak. Mekanisme pelaksanaan internal
Kepatuhan
konsep
yang
bank
Gandapradja
(2004)
Dewan Pengawas Syariah (DPS) : Haiah al-
Syariah
Muraqabah as-Syariah Adalah Dewan
mendasari
yang keanggotaannya direkomendasikan
pengawasannya
dalam
pada
dasarnya mendorong akuntabititas antara
shahibul maal (lembaga keuangan)
dua
dan
fathonah (memiliki skill dan pengetahuan
4. Memakai prinsip bagi hasil, tepatnya
ada
(jujur),
amanah
dalam aqad.
dana
unsur
pengawas bank syariah terdiri dari sifat
dengan mudharib adalah merupakan
yang
Islami
syariah
secara
oleh
dalam
ditempatkan pada Bank yang melakukan
konteks pemenuhan akuntabilitas secara
Dewan
Kegiatan 32
Syariah
Usaha
Nasional
Berdasarkan
dan
prinsip
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
syariah, dengan tugas dan kewenangan
kerangka
berpikir
sbagai
berikut:
yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. DPS melakukan pengawasan terhadap penerapan
prinsip
syariah
dalam
lembaga keuangan syariah. Fungsi lembaga
DPSpada
keuangan
masing-masing syariah
adalah
pengawasan
secara
sebagai berikut: a. melakukan
periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya; b. berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan pimpinan
LKS
kepada
lembaga
yang
bersangkutan dan kepada DSN; c. melaporkan perkembangan produk
Gambar 1. Kerangka Berpikir
dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua)
kali
dalam
1
(satu)
III. METODE PENELITIAN
tahun
Pendekatan Penelitian
anggaran; d. merumuskan permasalahan
Penelitian
permasalahanyang
ini
menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif.Menurut
memerlukan
Yin (2009; 2) pendekatan kualitatif adalah
pembahasan DSN.
pendekatan dengan menggunakan data
Berdasarkan landasan teori yang
yang berupa kalimat tertulis atau lisan,
telah dijelaskan, maka dapat dirancang
peristiwa-peristiwa,
pengetahuan
yang
bersifat deskriptif. Ruang Lingkup Penelitian Rumusan
masalah
yang
merupakan fokus studi dalam sebuah penelitian kualitatif menjadi acuan dalam menentukan
ruang
lingkup
Pemenuhan
kepatuhan
penelitian.
syariah
akad
mudharabah dalam produk pembiayaan kepada koperasi untuk anggota (PKPA) berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya
33
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
Jenis dan Sumber Data
Teknik Keabsahan Data
Data yang dihimpun oleh penulis terdiri
atas
sekunder.
data
Data
primer
primer
dan
diperoleh
Yin (2009:38) menjelaskan suatu desain
data
penelitian mengetengahkan serangkaian
dari
pertanyaan
logis,
maka
dapat
wawancara dengan pihak Bank Jatim
menetapkan kualitas desain menurut uji
Syariah Cabang Darmo Surabaya yang
logika
bertanggung jawab atas pembiayaan,
kualitas tersebut terdapat empat uji, yaitu:
dewan pengawas syariah dalam Bank
1. Validitas konstruk
Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya,
2. Validitas internal
dan pihak nasabah yang menggunakan
3. Validitas eksternal
pembiayaan dengan akad mudharabah.
4. Realibilitas
Serta wawancara dengan pihak DSN MUI.
Teknik Analisis Data
Data sekunder diperoleh dari dokumen-
Teknik
tertentu.
Dalam
analisis
menetapkan
yang
digunakan
dokumen yang diperoleh dari Bank Jatim
dalam penelitian ini menggunakan teori
Syariah Cabang Darmo Surabaya tentang
milik Miles dan Huberman (1992) dalam
produk
buku Yin, yang menjelaskan ada tiga
pembiayaan
dengan
akad
mudharabah.
proses yaitu:
Prosedur Pengumpulan Data
1. Data Reduction (Reduksi Data)
Yin (2009:114-123) menjelaskan tiga
2. Data Display (Penyajian Data
prinsip dalam melakukan pengumpulan
3. Conclusion Drawing/ Verification
data, yaitu:
(Menarik Kesimpulan/ Verivfkasi
1. Menggunakan Multisumber Bukti
Peneliti menggunakan teknik analisis
Terdapat diperhatikan
dua
hal
dalam
yang
perlu
penjodohan pola dalam penelitian ini di
menggunakan
ungkapkan oleh Yin (2009: 140), logika
multisumber bukti, yaitu:
penjodohan
a. Triangulation.
membandingkan pola yang didasarkan
b. Prerequisites
for
using
multiple
atas
sources of evidence.
pola
empiris
adalah
dengan
pola
yang
diprediksikan. Pola tersebut berdasarkan
2. Mengumpulkan Database
teori empiris yang telah dikemukakan
3. Menjaga Keberadaan Rantai Bukti
pada bab 2 dan berdasarkan proposisi
Adapun prosedur pengumpulan data dalam
penelitian
ini
adalah
yang
sebagai
telah
bagaimana
berikut :
disusun
terkait
kepatuhan
dengan
syariah
akad
mudharabah dalam pembiayaan kepada
a. Persiapan awal
koperasi untuk anggota di
b. Proses saat di lokasi atau obyek
Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya
penelitian
berdasarkan
c. Saat Pengumpulan data
Fatwa
Bank Jatim
Dewan
Nasional Majelis Ulama Indonesia 34
Syariah
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
moral IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Produk Untuk
Pembiayaan Anggota
kegiatan
Kepada
(PKPA)
dalam
Koperasi
selain
Menggunakan
termasuk
harus
antara
Akad Mudharabahdi Bank Jatim Syariah
akhirat.
kegiatan
adanya
peran
kepentingan
Informan menyampaikan konsep
melaksanakan
semua ekonomi,
keseimbangan
pemerintah,
dunia
dan
Penelitian
swasta,
kepentingan
bertujuan
untuk
pembiayaan dengan akad mudharabah
mengetahui perkembangan Bank Jatim
sesuai dengan teori yang disampaikan
Syariah Cabang Darmo Surabaya dalam
oleh Antonio (2001) bahwa mudharabah
mensukseskan visi dan misi organisasinya.
adalah akad kerja sama usaha antara
informan
dua belah pihak dimana pihak pertama
perkembangan
(shahibul
Cabang
mal)
menyediakan
(100%)
modal,
sedangkan
sebagi
pengelola.
secara
mudharabah
seluruh
pihak
Keuntungan dibagai
diketahui Bank
Darmo
bahwa
Jatim
Surabaya
Syariah menerima
lain
respon yang baik dari masyarakat dengan
usaha
bukti laporan keuangan yang diterbitkan
menurut
OJK
(Otoritas
jasa
Keuangan)
yang
kesepakatan yang dituangkan di dalam
semakin meningkat dari tahun ke tahun.
kontrak,
Menurut
sedangkan
apabila
rugi
Ascarya
(2009:4)
sebagai
ditanggung oleh pemilik modal selama
lembaga keuangan yang menggunakan
kerugian itu bukan akibat kelalaian si
sistem syariah, maka bank harus mentaati
pengelola.
prinsip-prinsip
syariah
kecurangan
ditetapkan.
Prinsip-prinsip
ataukelalaian si pengelola, si pengelola
perbankan
harus bertanggung jawab atas kerugian
dalam
tersebut.
melakukan kegiatan bisnis atau usaha
Seandainya
diakibatkan
Bank lembaga
kerugian
karena
Jatim
keuangan
Syariah
sebagai
yang
syariah
bentuk
yang
telah dasar
meniadakan transaksi
berlandaskan
riba
apapun,
kepada
prinsip
terpercaya
keadilan dan keuntungan yang halal,
berusaha membangun karakter Sumber
menyalurkan zakat, melarang monopoli,
Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur
melakukan kerjasama untuk mencapai
yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW
manfaat
yaitu insan BJS yang beriman, cerdas,
mengembangkan
amanah,
dengan
kehalalan didalam bisnis dan investasi
baik. Pribadi demikian diharapkan akan
yang tidak dilarang oleh syariat Islam,
memiliki empati, edifikasi, dan berorientasi
sehingga Bank Jatim Syariah merupakan
hasil yang sepenuhnya mengutamakan
salah
layanan fokus kepada nasabah. Keadaan
semaksimal mungkin menerapkan prinsip
ekonomi
syariah
jujur,
yang
itu
berkomunikasi
Indonesia
sampai
sekarang
bagu
satu
masih memperihatinkan. Dalam Sistem
pelaksanaannya
Ekonomi Syariah, ada landasan etika dan
banyak 35
seluruh
lembaga
yang
hal.
masyarakat
aspek
syariah
meskipun masih Salah
dan
harus dalam
terkendala satu
produk
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
pembiayaannya
menggunakan
akad
usaha produksi, perdagangan maupun
mudharabahadalah produk Pembiayaan
investasi.
Bank
Jatim
Kepada Koperasi untuk Anggota (PKPA)
produk
adalah pembiayaan Modal Kerja yang
dengan prinsip bagi hasil yaitu PKPA
diberikan Bank kepada Koperasi baik
(pembiayaan koperasi pada anggota).
pembiayaan
Syariah yang
dengan
ditawarkan
Koperasi
Primer
maupun
Koperasi
Prinsip pembiayaan dengan akad
Sekunder
untuk
disalurkan
kepada
mudharabah tidak ada potongan sama
aggotanya dengan pola Line Facility dan
sekali, artinya pengguna dana menerima
pencairan bertahap.
100% utuh sesuai dengan yang tertera
PKPA
bertujuan
untuk
pada akad perjanjian, sedangkan untuk
meningkatkan peranan koperasi dalam
biaya lain-lain seperti administrasi, biaya
meningkatkan kesejahteraan anggotanya
notaris,
dan masyarakat pada umumnya serta ikut
terpisah. Hal tersebut dijalankan oleh Bank
membangun
Jatim
tatanan
perekonomian
materai Syariah
dibayarkan
sesuai
dengan
Dewan
penyaluran
kepada
menyatakan bahwa dalam pembiayaan
koperasi, dan meningkatkan portofolio
ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik
pembiayaan,
ini
dana) membiayai 100% kebutuhan suatu
menggunakan akad mudharabah karena
proyek (usaha), sedangkan pengusaha
merupakan
(nasabah) bertindak sebagai mudharib
Pembiayaan
pembiayaan
modal
kerja
atau produltif. Ketentuan
MUI
dimana
atau pengelola usaha.
Pembiayaan
Dengan
Akad
Kedua belah pihak baik pemilik
Mudharabah
dana
Hasil
analisis
mudharobah
Nasional
Fatwa
sosial, meningkatkan peranan Bank dalam pembiayaan
Syariah
secara
merupakan
maupun
pengguna
dana
juga
menunjukkan
diharuskan memahami dan mengerti isi
akad
dari perjanjian yang akan disepakati. Hal
untuk
pembiayaan dengan sistem bagi hasil
tersebut
yang diberikan untuk jenis pembiayaan
ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional
produktif, bukan konsumtif. Pernyataan
MUI bahwa jangka waktu usaha, tatacara
tersebut
pengembalian dana, dan pembagian
Fatwa
sesuai Dewan
dengan
definisi
pada
Syariah
Nasional
MUI
sesuai
keuntungan
dengan
ditentukan
Fatwa
yang
berdasarkan
bahwa pembiayaan mudharobah adalah
kesepakatan kedua belah pihak (LKS
pembiayaan yang disalurkan oleh LKS
dengan
kepada pihak lain untuk suatu usaha yang
pihak Dewan Syariah Nasional MUI hanya
produktif.
melakukan pengawasan dari segi kontrol
Menurut
pembiayaan pembiayaan
Antonio
(2001:168)
produktif yang
ditujukan
adalah
pengusaha),
sedangkan
dari
laporan keuangannya.
untuk
Pengawasan yang dilakukan oleh
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti
pihak bank kepada pengguna dana
luas yaitu untuk peningkatan usaha baik
dilakukan dengan cara melakukan audit 36
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
pada laporan keuangan mereka selama
jelas dalam bentuk tunai dan bukan
dua
piutang.
bulan
sekali,
sedangkan
untuk
pengajuan pembiayaan baru pihak bank akan
menseleksi
dengan
calon
menerapkan
Pengguna
nasabahnya
memahami
apabila mengalami kerugian, maka 100%
dan
menjadi tanggung jawab pihak pemilik
persyaratan tertentu, apabila pihak bank
dana (shahibul maal). Hal tersebut sesuai
menilai
tersebut
dengan teori yang dikemukakan oleh
meragukan maka pihak bank tidak akan
Antonio bahwa keuntungan usaha secara
meloloskannya. Salah satu persyaratan
mudharabah
dalam perjanjian tersebut adalah jenis
kesepakatan yang dituangkan di dalam
usaha yang akan dikelola oleh pengguna
kontrak,
dana harus sesuai dengan syariah, karena
ditanggung oleh pemilik modal selama
sesuai dengan prinsip bank syariah bahwa
kerugian itu bukan akibat kelalaian si
akan
pengelola, namun seandainnya kerugian
calon
nasabah
menjalankan
dengan
kualifikasi
dana
segala
prinsip-prinsip
sesuatunya
syariah,
sesuai
dibagai
sedangkan
menurut
apabila
rugi
itu diakibatkan karena kecurangan atau
dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist.
kelalaian si pengelola, si pengelola harus
Pihak Bank wajib mengetahui jenis
bertanggung
jawab
atas
kerugian
usaha yang dikelola oleh calon nasabah
tersebut. Artinya pihak Bank Jatim Syariah
selaku
tersebut
sudah melakukan kebijakan yang sesuai
dikarenakan sesuai dengan prinsip bank
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional
syariah
pengelola yang
dana,
hal
dalam
tata
maupun
MUI dimana LKS sebagai penyedia dana
harus
sesuai
dengan
menanggung semua kerugian akibat dari
pengelolaannya
syariah. Selain persyaratan dalam jenis
mudharabah
usaha yang harus sesuai dengan syariah,
(nasabah) melakukan kesalahan yang
persyaratan lainnya yaitu dana yang
disengaja,
diberikan
perjanjian. Sesuai dengan teori delegated
kepada
(mudharib)
pihak
diharuskan
pengelola
dalam
bentuk
kecuali lalai,
jika
atau
mudharib menyalahi
monitoring yang disebutkan oleh Allen
tunai.
(2010), nasabah dan masyarakat pada Dana yang diberikan pihak bank
umumnya tidak dapat dengan mudah
kepada nasabah dalam hal ini adalah
melakukan monitoring dan pengawasan
pengelola
bank.
dana
(mudharib)
adalah
Alasannya
antara
lain
karena
berupa dana tunai. Pernyataan tersebut
kurangnya kompetensi dan kemampuan,
membuktikan bahwa pihak Bank Jatim
kesulitan
untuk
Syariah telah menjalankan sesuai dengan
tentang
kinerja
ketentuan
tersedianya waktu dan adanya masalah
Dewan berbunyi
yang
Syariah
berlaku Nasional
bahwa
mengakses bank,
informasi
serta
tidak
yaitu
Fatwa
MUI
yang
efisiensi
dana
pengawasan terhadap kegiatan usaha
jumlah
pembiayaan harus dinyatakan dengan
bank 37
untuk
dapat
melaksanakan
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
Setiap
pembiayaan
produktif
Pihak
Bank
Jatim
Syariah
juga
dengan akad mudharabah diwajibkan
selalu melakukan crosscek setiap bulan
menggunakan
karena dikhawatirkan ada penyimpangan
jaminan.
Seperti
penjelasan MUI dalam fatwanya dimana
yang
dalam pembiayaan mudharabah tidak
keluarnya
ada jaminan, namun agar mudharib tidak
ditetapkan oleh DSN, dalam hal ini pihak
melakukan penyimpangan, LKS dapat
OJK akan memberikan teguran apabila
meminta jaminan dari mudharib atau
terbukti
pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat
penyimpangan.
dicairkan
dengan
apabila
mudharib
terbukti
terjadi
sehingga
dari
mengakibatkan
kaidah
pihak
yang
bank
sudah
melakukan
Hal
tersebut
sesuai
peraturan
Otoritas
Jasa
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal
Keuangan
yang telah disepakati bersama dalam
bahwa pengawasan yang dilakukan BI
akad.
meliputi pengawasan langsung dan tidak
Secara
prinsip
dalam
konsep
(2011)
langsung.
diambil sebagai agunan dan Jaminan
menyampaikan laporan, keterangan, dan
dapat
agar
penjelasan sesuai dengan tata cara yang
melaksanakan
ditetapkan BI. BI melakukan pemeriksaan
nasabah
untuk
menjaga
benar-benar
mewajibkan
menyatakan
mudharabah tidak ada jaminan yang
diambil
BI
yang
terhadap
compatible
maupun setiap waktu apabila diperlukan.
agunan
berupa
pene-tapan melakukan
menghentikan sementara sebagian atau
penyelewengan karena jaminan yang
seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila
sudah diberikannya itu menjadi harga dari
menurut penilaian BI transaksi tersebut
penyelewengan
perilakunya
diduga
(character risk). Hasil tersebut didukung
bidang
oleh kesimpulan dari penelitian Yudha
membahayakan sistem perbankan dan
(2010)
perekonomian nasional.
atas
dimanaperbankan
syariah
di
sedemikian
bermacam-macam terbuka
tindak
untuk
pidana
perbankan,
di
sehingga
dan
Melakukan
akadmudharabah
bank
dengan mengacu pada kesepakatan
syariah sebagai penyedia pembiayaan
dari kedua belah pihak dikatakan sah
tidak mampu mengetahui keadaan calon
secara
nasabah yang akan dibiayai dengan
memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.
mudharabah yang nilainya terbatas, hal
Informan terlihat sudah memahami hukum
tersebut yang menyebabkan bank syariah
dengan baik, untuk membuktikan bahwa
perlu
kedua
meminta
menjadikan
merupakan
bank
Rukun dan Syarat Akad Mudharabah
wilayah Surabaya memiliki nasabah yang karakternya
memerintahkan
berkala
BI
mudharib
dapat
secara
tetapakan
mencegah
aset
baik
untuk
usaha dengan baik. Dalam incentive constraints
bank,
bank
jaminan
dalam
pembiayaan mudharabah.
hukum
belah
maupun
pihak
agama
cakap
jika
hukum
perjanjian dilakukan dihadapan Notaris, dengan kata lain pihak Notaris akan 38
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
menilai kecakapan dari kedua belah
pengelola dana (mudharib) disesuaikan
pihak yang melakukan perjanjian, dimana
dengan
hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan
sebelumnya,
Syariah Nasional MUI yang menyebutkan
ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak,
bahwa Penyedia dana (sahibul maal) dan
sehingga dengan kata lain pihak Bank
pengelola
(mudharib)
cakap
Jatim Syariah telah menjalankan prinsip
hukum.
Perjanjian
pembiayaan
syariah yang dimana telah diatur dalam
mudharabah dapat dilakukan jika sesuai
Fatwa Dewan Syariah MUI sebagai berikut:
dengan kaidah yang ditetapkan dalam
keuntungan mudharabah adalah jumlah
syariah.
yang didapat sebagai kelebihan dari
harus
akad
yang yang
telah
disepakati
nilai
porsinya
modal yang diberikan oleh pihak
modal. Syarat keuntungan berikut ini harus
Bank Jatim Syariah kepada pengelola
dipenuhi: (a) Harus diperuntukkan bagi
dana
kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan
pada
saat
adalah
modal
piutang
namun
akad
tunai,
berlangsung
bukan
modal
pemberiaannya
hanya
bisa
untuk
keuntungan
satu
pihak.
proporsional
(b)
Bagian
bagi
setiap
secara langsung ataupun bertahap, hal
pihak harus diketahui dan dinyatakan
tersebut sesuai dengan ketentuan Fatwa
pada waktu kontrak disepakati dan harus
Dewan
Syariah
menyebutkan
Nasional bahwa
MUI
yang
dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari
modal
ialah
keuntungan
sesuai
sejumlah uang atau aset yang diberikan
perubahan
olehpenyedia dana kepada mudharib
kesepakatan.
untuk
syarat
menanggung semua kerugian akibat dari
sebagai berikut: (a) Modal harus diketahui
mudharabah, dan pengelola tidak boleh
jumlah dan jenisnya. (b) Modal dapat
menanggung kerugian apapun kecuali
berbentuk uang atau barang yang dinilai,
diakibatkan
jika modal diberikan dalam bentuk aset,
kelalaian,
maka aset tersebut harus dinilai pada
kesepakatan.
tujuan
usaha
dengan
waktu akad. (c) Modal berbentuk
piutang
tidak
(c)
dari
Syarat
harus
berdasarkan
Penyedia
kesalahan
atau
dana
disengaja,
pelanggaran
berikutnya
mengenai
harus
pengelolaan jenis usaha yang akan di
dibayarkankepada mudharib, baik secara
kelola oleh mudharib juga dipersyaratkan
bertahap maupun tidak, sesuaidengan
serta posisi Bank selaku penyalur dana
kesepakatan
agar tidak menyalahi ketentuan syariah.
dalam
dan
dapat
nisbah
kesepakatan,
akad.
berikutnya
adalah
bagi
keuntungan
hasil
Ketentuan
mengenai antara
proporsi
pihak pemilik dana maupun pihak Bank
kedua
Jatim Syariah tidak memiliki hak untuk ikut
belah pihak yang melakukan perjanjian.
campur dalam manajemen usaha yang
Pembagian hasil keuntungan dari
dikelola oleh pengguna dana (mudharib),
akad mudharabah yang dilakukan oleh
namun hanya melakukan pengawasan
pihak pemilik dana (shahibul maal) dan
atas 39
jalannya
usaha
tersebut
dan
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
diperbolehkan memberikan saran yang
diperbaiki baru langkah selanjutnya yaitu
membangun apabila diperlukan sesuai
memberikan suntikan dana kembali ke
dengan kondisi atau akad yang telah
pihak
disepakati sebelumnya. Hal tersebut sesuai
kesepakatan.
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Ketentuan
MUI yang menyebutkan bahwa kegiatan
Mudharabah
usaha
oleh
pengelola
(mudharib),
mudharib
sesuai
Hukum
dengan
Pembiayaan
Akad
Menurut Karim (2010: 184), falsafah
sebagai perimbangan (muqabil) modal
hukum
yang disediakan oleh penyedia dana,
menampakkan
harus memperhatikan hal-hal berikut: (a)
ketentuan-ketentuan pembagian hak dan
Kegiatan
eksklusif
kewajiban antara pemilik modal (shahibul
tangan
maal) dan pelaku usaha (mudharib).
penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak
Salah satu pembagian hak dan kewajiban
untuk
(b)
di dalam mudharabah yang ditentukan
boleh
para ilmuwan hukum islam klasik adalah
pengelola
bahwa pemilik modal (shahibul maal)
usaha
mudharib,
adalah
tanpa
melakukan
Penyedia
campur
pengawasan.
dana
mempersempit
hak
tidak
tindakan
sedemikian
rupa
menghalangi mudharabah,
perjanjian
mudharabah
diri
dalam
bentuk
yang
dapat
tidak
tercapainya
tujuan
kepada pelaku usaha (mudharib) atas
yaitu
keuntungan.
(c)
diperbolehkan meminta
ini
jaminan
dana yang diberikan untuk usaha bisnis.
Pengelola tidak boleh menyalahi hukum
Ketentuan hukum yang pertama
Syari’ah Islam dalam tindakannya yang
adalah mengenai periode pembiayaan
berhubungan dengan mudharabah, dan
yang
harus mematuhi kebiasaan yang berlaku
mudharabah, menurut penjelasan dari
dalam aktifitas itu.
informan
Bentuk
pengawasan
yang
dilakukan
informasi
penelitian bahwa
dilakukan oleh Bank Jatim Syariah kepada
menjalankan
mudharib
adalah
dengan
evaluasi-
periode
dengan
(pengelola selalu
dana)
memberikan
dengan
ini
Bank
didapatkan Jatim
pembiayaan
akad
mudharabah
tertentu
akad
sesuai
Syariah produktif dengan dengan
evaluasi yang berkesinambungan, ikut
kesepakatan kedua belah pihak dan
membantu
memutuskan
waktu maksimal adalah 5 tahun. Periode
keuntungan
dengan
pembagian yang
tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan
proporsional, namun apabila mudharib
Syariah Nasional MUI yang menyebutkan
mengalami
bahwa ketentuan hukum pertama dalam
kerugian
persentase pada
usahanya,
bantuan awal yang diberikan adalah
pembiayaan
dengan memasukkan tenaga kerja baru
mudharabah
ke
periode tertentu.
dalam
usaha
mudharib
yang
diharapkan bisa memperbaiki keadaan
mudharabah boleh
dibatasi
adalah pada
Didalam perjanjian kontrak akad
dan apabila kerugian masih belum bisa
mudharabah 40
tidak
diperbolehkan
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
menggunakan
kejadian
yang
belum
Informan juga memiliki kesamaan
terjadi atau kejadian dimasa mendatang,
jawaban
menurut
infrorman
hal
kedua belah pihak yang melakukan akad
tersebut
tidak
karena
mudharabah ada kemungkinan terjadi,
mengingat sesuatu yang belum pasti.
dan apabila terjadi perselisihan tersebut
Ketentuan yang sudah diterapkan oleh
akan dilakukan penindakan tegas secara
Bank
langsung dari pihak Bank Jatim Syariah,
Jatim
penelitian
ini
diperbolehkan
Syariah
ini
sudah
sesuai
dimana
perselisihan
dengan yang dipersyaratkan oleh Dewas
sedangkan
Syariah Nasional MUI dimana kontrak tidak
sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah
boleh
Nasional MUI yang memberikan ketentuan
dikaitkan
(mu’allaq)
dengan
sebuah kejadian di masa depan yang
bahwa
jika
belum tentu terjadi.
menunaikan
pernyataan
antara
salah
tersebut
satu
tidak
pihak
kewajibannya
tidak
atau
jika
Dalam perjalanan menggunakan
terjadi perselisihan di antara kedua belah
perjanjian dengan akad mudharabah di
pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
Bank
Jatim
mengalami
Syariah
belum
pernah
melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah
kerugian,
dari
laporan
tidak
keuangan yang diberikan kepada pihak
pengecekan terjadi
Pihak ulang,
kerugian
bank
keseluruhan
memang
penelitian Bank
ini
Jatim
secara
Syariah
telah
mengimplementasikan sharia compliance pada mekanisme pembiayaan dengan
melakukan tindakan seperti memberikan
akad mudharabah, hasil penelitian ini
suntikan dana lagi atau solusi lainnya,
sesuai
namun jika terbukti nasabah melakukan
penelitianArdhaningsih
penyelewengan atau penipuan maka
kepatuhan
pihak
sudah dilakukan pada Bank BRI Syariah
akan
nasabah
dengan
eksekusi
terhadap
bank
melalui
akan
bank
pihak
Hasil
melakukan
apabila
kesepakatan
musyawarah.
bank, tidak serta merta bank langsung mempercayai.
tercapai
menindak cara
tegas
melakukan
jaminan
KCI
yang
dengan
kesimpulan
syariah
Surabaya
(2012) akad
dari dimana
murabahah
Gubeng
dalam
kegiatannya sebagai lembaga keuangan
sebelumnya telah diberikan. Penjelasan
dan
yang diberikan informan pada penelitian
pelaksanaannya
ini
cabang Darmo dalam pembiayaan akad
sesuai
dengan
Pengawas
Nasional
Fatwa
Dewan
MUI
yang
lembaga
mudharabah
intermediasi.
Dalam
Bank
Syariah
Jatim
menggunakan
metode
menyebutkan dalam mudharabah tidak
menggunakan prinsip 5C dan 7P dalam
ada ganti rugi, karena pada dasarnya
pembiayaan yang bersifat produktif saja
akad
al-
dalam persyaratan kriteria nasabahnya,
amanah), kecuali akibat dari kesalahan
sesuai dengan hasil penelitian Mirhanifa
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
(2010) bahwa mekanisme pembiayaan
kesepakatan.
mudharabah hanya menerapkan dalam
ini
bersifat
amanah
(yad
41
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
pembiayaan
modal
kerja
dan
DAFTAR PUSTAKA
telah
memiliki prosedur yang sistematis dan
Al
Hadist dan Terjemahannya. 1973. Cetakan ke 9. Jakarta: Ikatan Penerbit indonesia Arifin, Zainul. 2005. Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek. Jakarta: Alvabet. Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Islamic Banking (Bank Syariah Dari Teori ke Praktik). Jakarta: Gema Insani. AAOIFI. 2002. Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution. Bahrain: Manama Ascarya, dan Diana Yumanita. 2005. Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebaksentralan Nomor 14. Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebangstrentaralan. Ascarya, Diana Yumanita, Guruh S. 2009. Rokhimah, Analisis Efisiensi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Data Envelopment Analysis: Current Issues LembagaKeuangan Syariah, editor Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution. Jakarta: Prenada Media Group. Ayub, Muhammad. 2009. Understanding Islamic Finance. Jakarta : Gramedia Pustaka. Allen, Franklin dan Anthony M. Santomero. 2010. The Theory of Financial Intermediation. Al-Qur’an dan Terjemahnya. 2014. Jakarta: Departemen Agama RI Ardhaningsih, Ghaniey Septian. 2012. Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRI Syariah KCI SurabayaGubeng. Skripsi Tidak di Publikasikan. Surabaya: Universitas Airlangga. DSN, Fatwa No . 07. 2000. Pembiayaan Akad Mudharabah (Qardh). Pdf. (http://www.google.com, diakses 17 Agustus 2015). Gandapradja, Gunadi. 2004. Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hasan, Ali, 2003, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Idat, Dhani Gunawan. 2002.Bank dan Lembaga Keuangan Indonesia, Bandung: CV Jemmars. IFSB. 2009. Guiding Principles on Sharia Governance Systems for Institutions
tertulis yang secara umum menggunakan analisa 5C + 7P dan telah sesuai dengan Fatwa DSN. Pembiayaan mudharabah disalurkan pada jenis usaha produktif. V. SIMPULAN Berdasarkan pada hasil analisis dan
pembahasan
kepatuhan dalam
penelitian
syariah
akad
pembiayaan
tentang
mudharabah
kepada
koperasi
untuk anggota (PKPA) berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Jatim
Syariah
Cabang
Darmo
Kota
Surabaya, maka dapat disimpulkan Bank Jatim Syariah telah mengimplementasikan kepatuhan dalam
syariah
produk
koperasi
akad
mudharabah
pembiayaan
kepada
anggota
(PKPA)
untuk
berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya, karena dalam mekanisme
pembiayaan
mudharabah
dalam
pembiayaan
kepada
anggota
(PKPA)
2000
produk
akad dalam
koperasi
untuk
di
Jatim
Bank
Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya. telah menerapkan Fatwa DSN MUI No. 07/ DSN-MUI/IV/2000,
Kepatuhan
tersebut
dari
dianalisis
didalamnya
ada
3
butir
beberapa
syariah yang aturan
didapatkan dari Fatwa DSN MUI No. 07/ DSN-MUI/IV/2000 yaitu : (1) ketentuan pembiayaan akad mudharabah, (2) rukun dan
syarat
pembiayaan
akad
mudharabah, dan (3) ketentuan hukum pembiayaan akad mudharabah
42
Fanni, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 1 Januari 2017: 27-43; KESESUAIAN FATWA DSN MUI N0.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA
Offering Islamic Financial Services. (www.ifsb.org, diakses 17 agustus 2015) Ikatan Bankir Indonesia. 2014. Memahami Bisnis Bank. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama Kasmir. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kasmir. 2006. Dasar-Dasar Perbankan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Karim, Adiwarman Azwar. 2010. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Keuangan, Otoritas Jasa. 2011. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. (www.ojk.go.id/en/, diakses 12 Maret 2015). Keuangan, Otoritas Jasa. 2016. Komposisi Pembiayaan Yang Disalurkan Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 20122016.(www.ojk.go.id/en/, diakses 12 Maret 2016). Mas’adi, Ghufron A. 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Miles, B.B., dan A.M. Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif. Jakarta: UI Press Mirhanifa. 2010. Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. Medan: Jurnal Riset Akutansi dan Bisinis Vol 14 No . 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah. UPP AMP YKPN, Yogyakarta. Muhammad. 2006. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia. Nazir, Muhammad. 2003. Metodologi Penelitian, Edisi 3. Jakarta : Ghalia Indonesia. Qur’an in Word Ver 1.3 created by Muhammad Taufiq. Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf). IFDI: Surabaya Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. Modul disajikan dalam Pelatihan Lembaga Keuangan Syariah. Islamic Finance Development Institute (IFDI). Diolah. Sabiq, Sayyid. 1988. Fiqih Sunnah (12) & (13).Al Ma’arif, Bandung.
Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1985. Insurance in an Islamic Economi. Sudarsono, Heri. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Ekonisia, Yogyakarta. Sudarsono, Heri. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta. Sutedi, Adrian. 2009. Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia Syariah, Bank Jatim. Profil Bank Jatim Syariah. (http://www.bankjatim.co.id/id/syariah /profil, di akses 2 Maret 2016) Yin, Robert.K. 2009. Studi Kasus Desain & Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Yudha, Ana Toni Robi Candra. 2010. Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Wilayah Surabaya. Skripsi Tidak di Publikasikan. Surabaya: Universitas Airlangga. 1980. Al-Qur’an Secara Lafzhiyah Jilid I. Jakarta: CV. Tri Burnama Utama. 1980. Al-Qur’an Secara Lafzhiyah Jilid II. Jakarta: CV. Tri Burnama Utama. 1980. Al-Qur’an Secara Lafzhiyah Jilid III. Jakarta: CV. Tri Burnama Utama. 2011. Al-Qur’an. Jakarta: Darul Marifah.
43
